Barometer99– Reformasi sebagai perwujutan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat harus menjadi topik utama di kedatagan Ombudsman di Polres Malang.
Dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
masih banyak keluh kesah masyarakat terkait mafia tanah HGU, grafitikasi, illegal logging dan penyalagunaan jabatan dan wewenang yang dilaporkan masyarakat yang belum di tutaskan di wilayah hukum Poolres Malang
Lembaga negara pengawas pelayanan publik ini mulanya dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sudah sangat banyak membantu masyarakat menyelesaikan laporan yang diadukan.
Tentu bukan tugas ringan yang diemban guna menyelesaikan permasalahan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan pedoman pihak Ombudsman dalam proses pengawasannya.
Saat ini, Ombudsman sudah mempunyai perwakilan di seluruh provinsi di negara tercinta,dalam upaya Reaksi Cepat Ombudsman) merupakan salah satu metode penyelesaian laporan masyarakat yang cepat, tentunya dengan memenuhi syarat dan ketentuan melapor ke Ombudsman. Seperti yang kita ketahui Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah.
Secara umum Ombudsman ialah salah satu lembaga negara yang menerima keluhan-keluhan masyarakat perihal pelayanan publik.(*)
