Breaking News
SDM Unggul, Kunci Indonesia Emas 2045 Presiden Prabowo Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Lantik Kepala Pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kedua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik yaitu: ⁠Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; ⁠Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga; ⁠Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; ⁠Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan ⁠Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik. Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Preside Prabowo untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Read more: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-lantik-dua-menteri-dan-tiga-wakil-menteri-kabinet-merah-putih/Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kedua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik yaitu: ⁠Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; ⁠Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga; ⁠Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; ⁠Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan ⁠Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik. Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Preside Prabowo untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Presiden Prabowo Subianto Menganugerahkan Pangkat Istimewa kepada Masing-masing Satu Purnawirawan TNI dan Polri
Berita  

23 SMK Negeri di NTB diajukan Jadi Badan Layanan Umum Daerah

Barometer99- Mataram – NTB. Cita-cita Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, untuk mewujudkan Nusa Tenggara Barat (NTB) Gemilang dalam sektor industrialisasi, nampaknya akan mulai terwujud dengan mulai digerakannya iklim industrialisasi di dalam sekolah.

“Kalau seluruh SMK di NTB ini berhasil dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka kita sudah menciptakan industrialisasi di dalam sekolah sebagai sebuah embrio dalam mewujudkan NTB Gemilang dalam bidang industrialisasi,” kata Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, M Khaerul Ikhwan, kepada wartawan, Kamis 29 September 2022. Dilansir dari Detikntb.com.

Menurutnya, total jumlah SMK Negeri di NTB berjumlah 99 SMK, sementara total jumlah SMK Swasta berjumlah 235 SMK Swasta.

Saat sekarang ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat mengajukan sebanyak 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Nusa Tenggara Barat saat ini tengah diajukan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Tahun ini ada 23 SMK yang kita ajukan menjadi BLUD. Dan saat ini masih dalam proses di Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi NTB,” terangnya.

BACA JUGA :  Buka Rakornas PKBSI, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kualitas Kebun Binatang

Ia mengatakan pada tahun 2021 terdapat 11 SMK di NTB yang sudah lebih dulu ditetapkan menjadi BLUD. Ke 11 SMK itu antara lain, SMK 3 Mataram dengan hasil produksi cidomo listrik, sepeda listrik, dan jasa elektronik.

Selanjutnya SMK 5 Mataram yang menghasilkan produk unggulan kain batik Sasambo atau akronim tiga suku besar di NTB yakni Sasak, Samawa dan Mbojo dengan produksi 5.000 meter kain per tahun. Bahkan di tahun ini ditingkatkan menjadi 10 ribu per tahun.

Kemudian, SMK 2 Kuripan Lombok Barat dengan keunggulan produk menghasilkan mesin rosting kopi. SMK 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan keunggulan memiliki hotel dengan 11 kamar dan bus pariwisata. SMK Selong, Kabupaten Lombok Timur yang memiliki keunggulan di produk meubeler.

Selain itu, ada SMK 1 Taliwang pada usaha jasa servis alat berat hasil kerjasama dengan perusahaan tambang tembaga dan emas PT Amman Mineral Nusa Tenggara. SMK 2 Sumbawa yang memiliki keunggulan jasa otomotif, elektronik. SMK 1 Sumbawa miliki hotel, SMK 1 Dompu memiliki produk pengelolahan tata boga, SMK 2 Bima miliki jasa otomotif dan elktronik, SMK 3 Kota Bima produk seni.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

“Itu tahun 2021 terbentuknya menjadi BLUD yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Sekarang kita ajukan lagi 23 SMK,” ujarnya.

Ikhwan menjelaskan untuk menjadi SMK BLUD terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah, antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan. Kemudian memiliki infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan SDM serta memiliki produk unggulan yang bisa diterima oleh pasar.

“Saat ini kita sudah memiliki 1.000 produk yang sudah tercatat di katalog dan semua produk yang dihasilkan itu tidak dibuat-buat melainkan dari hasil metode pembelajaran, sehingga mereka belajar dan menghasilkan produk atau jasa,” terang Ikhwan.

Menurut dia, keistimewaan SMK BLUD ini para siswa bisa lebih terampil dan di luar jam belajar mereka bisa membuat dan mengerjakan produk yang bisa menarik minat pasar.

“Jadi, kalau sekolah sudah BLUD mereka bisa mencari penghasilan sendiri dan hasil penjualan setiap produk yang dihasilkannya bisa masuk menjadi kas sekolah untuk digunakan kembali membuat produk,” ucapnya.

Namun demikian, kata Ikhwan, meski SMK tersebut sudah menjadi BLUD, produk yang dihasilkan tidak bisa langsung dipasarkan oleh pihak sekolah. Melainkan mereka harus menjalin kerjasama dengan UMKM atau IKM yang ada di daerah.

BACA JUGA :  Polsek Jonggat Lakukan Olah TKP Korban Meninggal Dunia di Bendungan Babilonia

“Kenapa, karena sekolah tidak bisa langsung masuk dalam bisnis praktis, sehingga mereka harus menggandeng pihak lain seperti IKM/UMKM. Nanti mereka lah yang kemudian menjual,” katanya.

Menurutnya saat ini SMK tidak bisa hanya mengandalkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah. Karena untuk membiayai operasional sekolah, dana BOS saja tidak akan cukup.

“Kalau pakai dana BOS satu, dua kali praktek saja langsung habis. Tapi dengan sekolah menjadi BLUD maka itu bisa dilakukan,” ujar Ikhwan.

Oleh karena itu pihaknya berharap dari total 99 SMK di NTB paling tidak setengah dari seluruh SMK tersebut bisa menjadi BLUD.

“Kita punya SMK Kelautan, tetapi belum BLUD, padahal sekali melaut mereka bisa mendapatkan satu hingga dua ton ikan. Kalau ini dikalikan saja Rp35 ribu per kilogram sudah berapa nilainya itu, tetapi meski belum BLUD mereka bisa bekerjasama dengan SMK yang sudah BLUD,” pungkasnya.

(Iba).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *