Barometer99- Mandalika – NTB. Tujuh kabupaten/ kota sekarang telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tugasnya memastikan masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan dalam menggerakkan ekonomi melalui modal usaha.
“Setiap daerah sekarang harus punya program agar masyarakat tahu tentang keuangan dan lembaga keuangan juga mudah mengakses uang”, sebut Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah SE MSc saat pengukuhan tujuh TPAKD di Hotel Pullman, Kuta, Mandalika, Loteng, Senin (29/08).
Dikatakannya, kendala keuangan atau modal usaha seringkali karena keterbatasan pengetahuan atau rumitnya syarat memperoleh bantuan keuangan. Oleh karena itu, ia berharap selain TPAKD kabupaten/ kota kreatif melahirkan program literasi juga membantu kesulitan masyarakat mengakses lembaga keuangan dan intens berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait layanan keuangan oleh bank maupun lembaga keuangan lain.
Tujuh TPAKD yang dikukuhkan hari ini adalah kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, kota Mataram, Dompu, Bima, Lobar dan Loteng melengkapi TPKAD Lotim, Lotara, dan Bima sehingga semua kabupaten/ kota se NTB telah memiliki TPAKD.
Frederica Widyasari Dewi, anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, mulai saat ini kabupaten/ kota diharapkan mulai merencanakan program kerja bersama dan bersinergi dengan program pemerintah provinsi maupun OJK sendiri.
“Untuk produk jasa keuangan bisa menyesuaikan. Kalau di NTB produk syariah lebih laku maka harus didorong agar lembaga keuangan syariah menyediakan akses dan layanan yang memudahkan masyarakat”, ujar Dewi.
Ia juga mengapresiasi kekompakan pemimpin daerah di NTB yang memiliki modal kekompakan sehingga diharapkan kemajuan ekonomi melalui akses jasa keuangan dapat berkembang.
Sementara itu, Ketua OJK RI, Rico Rinaldy mengapresiasi program Melawan Rentenir Berbasis Mesjid atau Mawar Emas besutan TPKAD provinsi dengan layanan pembiayaan ultra mikro tanpa bunga bagi jamaah masjid. Bagi IKM ada Simanis atau aplikasi sistem manajemen industri untuk percepatan perizinan dalam memperoleh modal. Di Bima adapula program layanan keuangan berbasis gotong royong bagi wanita. Di lotim ada akses jasa keuangan bagi peternak seperti juga di Lobar dengan satu pelajar satu rekening.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut kepala lembaga keuangan, kepala daerah se NTB dan masyarakat.
(*).
