Polri  

Wagub NTB Dukung Somasi Dalam Pencegahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Barometer99- Mataram – NTB. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi dan mendukung Solidaritas Masyarakat Untuk Tranparansi (Somasi) NTB dalam mensosialisasikan aplikasi Opentender.Net dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurutnya, aplikasi yang berasal dari luar daerah yang telah dikembangkan ICW perlu dikenalkan ke pemerintah.

“Kita ingin perusahaan lokal dulu yang lebih diutamakan, namun secara kualifikasi tidak memenuhi syarat sehingga perlu dikenalkan dan disosialisasikan tinggal tehnis saja,” ungkap Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima Direktur Somasi NTB di pendopo Wagub Jum’at (26/08).

BACA JUGA :  Kapolres Dompu Dampingi Dir Binmas Polda NTB Laksnakan Sosialisasi Paham Radikalisme di Ponpes Al Mubarok Kecamatan Pajo

Direktur Somasi NTB, Dwi Harissanto menjelaskan, aplikasi ini merupakan salah satu yang dikembangkan lama dari (Indonesia Corupption Watch (ICW) terkait dengan pengadaaan barang dan jasa dipemerintah yang awalnya dikerjakan oleh icw sendiri.

“Sekarang rencananya mau dikembangkan untuk pengawasan di pemerintah daerah bisa dilihat nanti Opentender.Net. Siapapun bisa mengakses disitu terbuka untuk publik,” jelasnya.

BACA JUGA :  Bahas Kerja Sama Pendidikan, Dankodiklatal Terima Kunjungan Kalemdiklat Polri

Ditambahkan, pihaknya saat ini sedang menawarkan ke Pemerintah Provinsi bagaimana menggunakan tools. Untuk data dan dokumennya sendiri sudah ada di Opentender.Net yang sumber datanya dari LPSE. Karena pihak ICW sendiri ketika mengembangkan aplikasi ini juga sudah ada MOU dengan (Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Harapannya bisa digunakan karena memiliki nilai lebih salah satunya ada nilai kolaborasi dan kongkreasi didalamnya yang ini merupakan salah satu semangat didalam open government lokal.

BACA JUGA :  Hadapi Pemilu 2024, Sat Samapta Polrestabes Medan Gelar Simulasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa

“Ini bagian dari ikhtiar kami untuk mendukung pemerintah prov. NTB karena aplikasi ini memiliki nilai kolaborasi didalamnya antara pemerintah provinsi dengan kelompok masyarakat sipil,” tutupnya.

(*).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *