Barometer99- Mataram – NTB. Beredar nya Dugaan isu transfer Fee proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pihak Kejati NTB mendatangi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ( Dikbud ) provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ). Rabu, 10/8/22.
Kehadiran pihak Kejati NTB untuk memberikan pendampingan pada Dikbud provinsi NTB terkait dugaan Fee transfer proyek Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Fisik untuk SMA, SMK dan SLB, supaya tidak menjadi isu liar yang dapat merugikan pemerintah daerah.
H. Hilman Azazi, SH, MM., MH, Perdata dan Tata Usaha Negara ( Datun ) Kejaksaan NTB mengatakan, bila ada gonjang ganjing itu suatu kewajaran karena dalam kehidupan kita menganut sistem berdemokrasi.
“Untuk masalah isu Fee DAK proyek Dikbud, itu wajar-wajar saja, akan tetapi saya berharap kita sama- sama sukseskan program ini baik dari Pemprov, Dikbud maupun Masyarakat, karena ini tentang masa depan NTB itu sendiri dan generasi ke depan,” ujarnya pada saat dikonfirmasi oleh wartwan diruangan kerja kadis Dikbud, Rabu, 10/8/11.
Sampai saat ini, lanjut Azazi, belum nampak permasalahan yang krusial.
“Anggarannya juga belum ada karena masih di pusat, oleh karena itu mari kita sukseskan dan manfaatkan program ini demi masa depan anak Bangsa,” pungaksnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim yang ditemui di kantornya, hari Selasa /9/8/2022, pihaknya telah memanggil dan melakukan klarifikasi sejumlah pihak baik kepala sekolah dan pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
“Mengenai dugaan Fee DAK dan beredarnya bukti transfer ini belum jelas dan isu ini bisa saja spekulasi dari oknum tertentu yang mengatas namakan pihak terkait, untuk mencari keuntungan,” terangnya.
Ibnu Salim menambahkan, saat ini proyek DAK tersebut masih dalam tahapan perencanaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Aidy Furqon, M. Pd, mengatakan, kami dari dinas tidak tahu siapa yang di maksud dan kami tidak mengenal oknum yang di sebut – sebut karena sampai saat ini kami fokus pada perencanaan sehingga Program Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) ini sukses karena ini menyangkut nasib generasi NTB ke depan.
“Sebelum nya sudah saya sampaikan untuk pelaksanaan pekerjaan dalam proyek ini nantinya menggunakan pola swakelola tipe 1, yang Perencanaan, Pelaksanaan, hingga pengawasannya dilakukan langsung penanggung jawab anggaran dan di rapat tadi di hadiri dari pihak kejaksaan NTB.”Katanya.
Siapapun pihak oknum yang mencoba memainkan dana alokasi khusus (DAK) ini, maka di kemudian hari akan mengakibatkan nasib NTB 5 tahun mendatang.
“APBD kita kan tidak mampu mencarikan kita dana sebesar ini, dan dana juga belum turun dari pusat, justru kami takutnya nanti informasi ini akan menghambat dan menambah pekerjaan bagi teman-teman di Dikbud NTB,” tuturnya.
Syf.
