Maraknya kasus Pemanah Misterius di Bima – Dompu, Ketua Komisi 1 DPRD NTB Angkat Bicara

Barometer99- Mataram – NTB. Terkait kasus Pemanah Misteri di daerah Bima-Dompu, ini tanggapan Ketua Komisi I DPRD provinsi NTB Syirajuddin, SH, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Syirajuddin, SH, ketua Komisi 1 DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membidangi, bidang kepemerintahan, Hukum dan HAM, mengatakan, Peran penting pemerintah Daerah, Bupati Bima dan Dompu untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan yakni TNI-POLRI serta tokoh masyarakat yang ada disekitarnya.

“Mereka harus lebih masif untuk melakukan bagaimana upaya pencegahan terkait dengan maraknya pemanah misterius Bima-Dompu”, ujarnya.

Tindakan pemerintah Daerah yaitu Bupati harus berkolaborasi dengan semua elemen untuk memberikan pencerahan atau melakukan operasi yang lebih intensif yang dilakukan oleh TNI-Polri bersama warga yang ada di sekitar itu.

“Itu merupakan bagian untuk mengantisipasi di dalam wilayah Kamtibmas ditengah-tengah masyarakat sekitar, kita berharap hal itu bisa terjadi secara terus-menerus itu bisa kita dorong” ujar Syirajuddin.

Dikatakan Syirajuddin, Sekarang kita berharap kepada pihak Kepolisian selaku instrumen atau institusi bertanggung jawab terhadap keamanan, perlu ditingkatkan lagi perannya dalam rangka untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakatnya.

“TNI-Polri berkolaborasi dengan pemerintah setempat, pasalnya, selama ini mungkin dirasa masih kurang sehingga kita mendorong untuk meningkatkannya,” tutur Ketua Komisi I DPRD provinsi NTB.

Disinggung perang orang tua, “Ia, orang tua juga, semuanya mengambil bagian dalam persoalan itu, supaya anak-anak tersebut dinasehati, dididik agar sadar tidak melakukan tindakan-tindakan tidak baik.

“Kenalan anak-anak ataupun remaja tidak terlepas tanggung jawab orang tua”, jelasnya.

Pemerintah Daerah yaitu Bupatinya harus ambil bagian juga dengan kerja kolaboratif antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat serta orang tua yang menjadi Garda terdepan.

Pemda dalam rangka memberikan support termasuk kepada TNI-Polri untuk bisa lebih memastikan operasi maupun kegiatan-kegiatan  yang menghindari terjadinya pemanah misterius.

Disinggung motif pemanah, ngak ada, yang jelas ini bagian dari kenakalan-kenakalan remaja, karena meraka nggak ada motif yang jelas dalam pemanahan tersebut, cuman dalam pergaulan mereka hal itu bisa terjadi, ini kan tergantung kegiatan-kegiatan sosialisasi dan presentase lebih banyak pada mengarah pada kenakalan remaja.

“Mereka berkelompok karena saya melihat nggak ada otaknya, cuma persoalan sekarang sekelompok remaja, mereka ingin menunjukkan diri jati dirinya. kalau kita di Bima-Dompu dan apalagi remaja sekarang. Jadi tidak memiliki modus yang jelas terkait dengan persoalan tersebut,” tandas Syirajuddin.

Ditambahkannya, jadi bukan berarti kita menghukum orang itu merupakan sebuah keberhasilan bukan itu, tetapi bagimana semua pihak termasuk Pemerintah untuk menekan agar melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan tupoksinya untuk sama-sama kita berbuat mengantisipasi persoalan tersebut.

“Pemerintah merupakan ujung tombak dalam rangka memilih mediasi, fasilitasi untuk mempertemukan semua pihak termasuk orang tua, membuat sebuah konsep dalam mengatasi kasus Pemanah Misterius,” tutup Ketua Koimisi I DPRD provinsi NTB.

Syf-89.

 

Exit mobile version