Barometer99- Mataram – NTB. Ratusan Mahasiswa dari Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat (APARAT), melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 11/4/2022.
Aksi Demonstarsi tersebut menutut persoalan kenaikan harga Minyak Goreng, kelangkaan minyak goreng, kenaikkan harga BBM, kenaikn Pajak dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
OKP yang ikut menyuarakan aspirasi rakyat, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Mataram, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammad (IMM), Hima NW, BEM NW, BEM NUS, dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI).
Koordinator Umum, Aita Kurniawati mengatakan, Indonesia merupakan negara sistem demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.
Dijelaskannya, tugas negara menjamin kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat sebagaimana yang dijelaskan dalam sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
“Kita melihat bagaimana kebijakan negara yang mengeluarkan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga akan berdampak luas Kepada kenaikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat serta pajakpun ikut naik”, ujarnya.
kebijakan tersebut, kata Aita Kurniawati, sangat membunuh rakyat miskin yang ekonomi menengah kebawah dengan pendapatan rata-rāta kecil.
Sementara itu, masa aksi dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) mengatakan, berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga minyak goreng, kenaikkan harga BBM dan pajak juga yang naik.
“Kami berharap masalah ini bisa ditemukan solusinya secepat mungkin agar rakyat kecil bisa hidup sejahterah”, pungaksnya.
“Dan Kami meminta kapan kami akan dipanggil kembali untuk membicarakan persoalan yang menjadi tuntutan kami yang berkaitan dengan persoalan PT SKS, ITDC yang belum membayar lahan masyarakat di Lombok tengah”, ujarnya didepan ketua DPRD Provinsi.
Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH, ketua DPRD Provinsi NTB menanggapi langsung tututan maksa aksi, kami berharap bapak presiden RI untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kenaikkan harga minyak goreng, harga BBM termaksud pajak yang ikut juga naik dan kami juga akan mengirimkan surat kepada bapak Presiden berkaitan dengan tuntutan masa aksi hari ini.
“Karena ini kebijakn nasional kami harus mengirimkan surat ke Bapak Presiden kalaupun masalah ini menyangkut kebijakan daerah hari ini akan saya tanda tangan langsung”, cetus ketua DPRD didepan masa aksi.
Kami dari DPRD Provinsi Ntb mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas usaha dan perjuangan adek – adek mahasiswa yang telah memperjuangkan kepentingan rakyat pada hari ini.
Dijelaskannya, yang menjadi urusan nasional hari ini akan kami kirimkan surat ke Jakarta tembusan bapak Presiden RI langsung. Sedangkan yang berkaitan dengan urusan daerah tentu dalam hal ini kami memilik fungsi pengawasan.
“Yang berkaitan dengan masalah tuntutan masa aksi akan kami bicarakan dengan bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat ( NTB). Karena eksekutor apa yang adek – adek mahasiswa sampaikan adalah Gubernur. Oleh sebab itu, atas nama lembaga DPRD Provinsi Ntb yang berkaitan dengan masalah pertanian, masalah ITDC yang belum membayar lahan masyarakat dan persoalan HGU akan saya serahkan kepada setiap komisi – komisi DPRD Provinsi NTB bila perlu adek – adek mahasiswa mendatangi langsung kantor DPRD.
“Tugas kami DPRD, kata ketua DPRD, bukan hanya di kantor saja kami dilapangan juga menjalakan tugas. Sebenarnya hari ini kami menjalankan tugas dilapangan oleh karena ada demo saya menjumpai masa aksi hari ini”, ujarnya didepan masa aksi.
“Yang menyangkut persoalan daerah, kami akan bicarakan dengan bapak Gubernur NTB”, tandasnya.
Soal PT SKS ini akan menjadi perhatian kami dari DPRD, dan kami tidak boleh langsung mengusirnya tentu ada upaya – upaya yang akan kami lakukan bersama dengan bapak Gubernur NTB.
“Untuk Masalah IDTC, kami berharap agar bisa dilakukan pembayaran yang belum diselsaikan tentu itu harapan kami”, tutur ketua DPRD pada saat diwawancara oleh media.
Sampai detik ini ITDC belum menyerahkan laporan terhadap kami soal pembayaran lahannya. Kami juga baru mendengar dari mahasiswa hari ini yang melakukan demontrasi bahwa ada beberapa lahan yang belum terbayar.
“Kami akan meminta IDTC untuk menjelaskannya jika benar hal seperti itu kami berharap ITDC harus menyelesaikan dengan baik”, tutup ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH.
Syf-89.
