Breaking News

SDM Unggul, Kunci Indonesia Emas 2045 Presiden Prabowo Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Lantik Kepala Pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kedua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik yaitu: ⁠Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; ⁠Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga; ⁠Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; ⁠Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan ⁠Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik. Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Preside Prabowo untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Read more: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-lantik-dua-menteri-dan-tiga-wakil-menteri-kabinet-merah-putih/Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kedua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik yaitu: ⁠Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; ⁠Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga; ⁠Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; ⁠Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan ⁠Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik. Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Preside Prabowo untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Presiden Prabowo Subianto Menganugerahkan Pangkat Istimewa kepada Masing-masing Satu Purnawirawan TNI dan Polri

barometer99 Indeks

Beranda Nasional Dua Hari di NTB, Seluruh Kegiatan Presiden RI Berjalan Lancar dan Aman

Nasional, NTB, TNI

Dua Hari di NTB, Seluruh Kegiatan Presiden RI Berjalan Lancar dan Aman

M REAGENT ALBERTO

Januari 14, 2022

Lombok Tengah – Barometer99.com

Rangkaian kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI (Republik Indonesia) di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan aman dan lancar berkat kerjasama semua stakeholder terkait, salah satunya Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) yang dipimpin langsung oleh Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, ST. M.Si., selaku Komandan Satgaspam VVIP di wilayah NTB.

Untuk diketahui, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya beserta rombongan selama dua hari di NTB, dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan event MotoGP 2022 dan meresmikan Bendungan Bintang Bano di kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

BACA JUGA : Dirjen WHO Apresiasi Kepemimpinan Indonesia di G20 dan Penanganan Covid-19

Terkait hal itu, Danrem 162/WB mengucapkan terimakasih kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan baik TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Basarnas, BMKG serta Stakeholder terkait lainnya karena telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, semua unsur Satgas telah melaksanakan tugas secara maksimal sesuai Protap (prosedur tetap) pengamanan VVIP yang berlaku dengan memegang teguh disiplin dan rantai komando, serta saling berkoordinasi antar unsur pengamanan.

BACA JUGA : Panen Raya Budidaya Ikan Lele, Wujud Nyata Sukseskan Program Ketahanan Pangan Di Wilayah Kodim 0735/Surakarta

Karena itu, Ia mengungkapkan, seluruh rangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo sejak kemarin mengecek kesiapan MotoGP sampai meresmikan Bendungan Bintang Bano hari ini Jumat (14/1/2022), berjalan aman dan lancar.

“Alhamdulillah situasi kondusif dan terkendali, sehingga kegiatan Presiden RI dan rombongan selama dua hari ini di NTB sejak tiba sampai kembali ke Jakarta berjalan aman dan lancar. Hal itu berkat sinergitas, kerjasama dan peran kita semua di lapangan,” tukasnya.

BACA JUGA : Negara Ini Butuh Aksi Nyata, Bukan Sekedar Bicara Dan Beretorika

Lebih lanjut Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede menjelaskan, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Mengingat tanggung jawab ini begitu besar, maka segala kemungkinan ancaman, gangguan, dan kesalahan harus diantisipasi semaksimal mungkin. Untuk itu, TNI selalu berkoordinasi dengan POLRI serta instansi terkait lain sesuai dengan kewenangan masing-masing,” paparnya.

(Rzl).

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan