Barometer99- PALEMBANG,- Seketaris DPC Partai Demokrat Kota Palembang Anton Nurdin Sayangkan tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum kubu Moeldoko Yusril Ihza Mahendra yang menggugat AD/ART Paratai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).
“Saya selaku seketari Partai Demokrat kota Palembang mengutuk keras bagi yang akan merusak partai Demokrat dari sisi hukum, kata Anton saat ditemui diruang kerjanya KONI kota Palembang, Senin (27/09/2021).
Lanjutnya bahwa ketua umum yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah sesuai aturan AD/ART Partai Demokrat. “Saya selaku orang hukum tidak ada sedikitpun Partai Demokrat dipimpin oleh AHY yang cacat hukum bahkan dihasilkan dari bawah yang memang diusung melalui tahap-tahap yang sempurna.”ucapnya
“Kami tidak pernah mengganggu pihak-pihak dari luar makanya kami hanya mengingatkan jendral Moeldoko dan kawan-kawan dan Yusril Izha Mahendra yang selaku kuasa hukumnya dengan mengadakan gugatan tersebut.”
Namun, berdasarkan pandangan kami yang melihat ada satu ketidakpemahaman seorang guru besar hukum terhadap apa yang dinamakan organisasi politik. Demokrat dibawah pembina Susilo Bambang Yudoyono dan AHY sebagai ketua umum yang didukung oleh seluruh DPD dan DPC se-Indonesia bahkan Demokrat juga didirikan dengan aturan-aturan yang sudah sempurna dengan AD/ART yang ada.
“Makanya disayangkan seorang guru besar hukum (Yusril Ihza Mahendra) yang sebelumnya dikagumi kini kami anggap ia tidak paham khususnya di organisasi Politik.”kata Anton
Pada intinya Partai Demokrat kota Palembang melalui Seketarisnya akan merapatkan barisan untuk memperjuangkannya baik dari segi apapun. “Yang jelas kami akan satukan tujuan rapatkan barisan untuk menyelamatkan Demokrat dan menyelamatkan demokrasi politik di Indonesia .”Tegasnya
Ia mengharapkan agar Pembina seluruh organisasi politik Indonesia (Presiden RI) turut campur untuk menindak tegas bagi para perusak organisasi yang dikhawatirkan berdampak tidak baik untuk kedepannya khususnya tatanan Politk di Indonesia.
“Kami minta kepada Bapak Presiden selaku pembina partai politik di Indonesia agar tidak di obok-obok dengan cara yang tidak benar apalagi Moeldoko seorang jendral. Bagi kami AHY harga mati sebagai ketua umum dan SBY sebagai dewan Pembina jadi mutlak sebagai pimpinan dari partai Demokrat yang legal.”harapnya
“Kami juga akan memecat secara tegas bagi kader DPC Partai Demokrat kota Palembang yang membelot, karena banyak masyarakat yang siap untuk jadi kader dari Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. “tutupnya
