Mataram-NTB, Barometer99.com- Pernyataan pejabat Pemprov NTB, Sadimin, dalam acara Bincang Kamisan di Kantor Gubernur NTB memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis asal Sumbawa Yuni Bourhany serta konten kreator Facebook dengan akun “Bajak Laut”. Keduanya menilai pernyataan Sadimin tidak hanya kontroversial, tetapi juga mencerminkan cara pandang yang tendensius dalam melihat pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Dalam sesi diskusi tersebut, Sadimin sempat melontarkan pernyataan yang kini menuai kritik luas. Ia mengatakan:
“Kalau di Lombok jalannya 500 kilo, kalau di Sumbawa itu 900 kilo tapi juga nggak ada yang lewat, makanya jika ada yang rusak kita biarin.”
Yuni Bourhany mengecam keras ucapan itu. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak bisa dipandang sebagai keliru bicara semata, tetapi merefleksikan pola pikir yang memandang pembangunan berdasarkan kedekatan kelompok, bukan kebutuhan objektif masyarakat.
“Ucapan itu tidak bisa dianggap sebagai candaan. Itu adalah spontanitas verbal yang justru menguak adanya kecenderungan kebijakan yang mengutamakan wilayah atau suku tertentu, alih-alih melihat mana yang lebih membutuhkan,” tegas Yuni.
Kritik serupa disampaikan akun Facebook “Bajak Laut”. Ia menilai pernyataan Sadimin sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat Sumbawa yang selama ini memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Kalimat itu menggambarkan seolah-olah Sumbawa bisa diabaikan karena dianggap tidak strategis. Ini bukan persoalan siapa yang lewat, tapi soal kewajiban negara memenuhi hak warganya,” ujarnya dalam video kritik yang diunggah pada 1 Desember lalu.
Video tersebut kemudian diserbu gelombang komentar dari warganet. Sebanyak 237 komentar tertulis hingga Selasa pagi, sebagian besar berisi protes keras terhadap pejabat Pemprov NTB, terutama Kepala Dinas PUPR.
Beberapa komentar yang menonjol di antaranya dari akun Irwan Albaric, yang menyoroti ketimpangan pemanfaatan sumber daya daerah.
“Hasil tambang Pulau Sumbawa coba diprioritaskan untuk pembangunan Pulau Sumbawa 2026 dan seterusnya,” tulisnya.
Akun Farel Brazil juga menyampaikan kekesalannya terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap tak berpihak.
“Kita yang bayar pajak, mereka yang nikmati pajak,” tulisnya.
Di sisi lain, seorang warganet lainnya menilai polemik tersebut sebagai momentum untuk mendorong pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Jangan ngomong lagi masalah pejabat provinsi NTB. Mari desak pembentukan PPS,” tegasnya. (*).
