Mataram-NTB, Barometer99.com- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sadimin, akhirnya menyampaikan permintaan maaf resmi atas pernyataannya yang memicu polemik publik.
Permintaan maaf itu disampaikan menyusul beredarnya potongan video pernyataannya pada acara “Bincangan Kamisan” Kamis (27/11), yang menyinggung soal perbedaan pembangunan infrastruktur antara Pulau Lombok dan Sumbawa.
Pernyataan Sadimin dalam forum tersebut dinilai banyak pihak meremehkan kondisi kerusakan jalan di Pulau Sumbawa. Ia sebelumnya menanggapi pertanyaan mahasiswa terkait ketimpangan pembangunan antara dua pulau besar di NTB.
Video penggalan dialog itu kemudian memicu reaksi publik, terutama masyarakat Sumbawa, yang menilai pernyataan Kadis PUPR tersebut seolah mengabaikan fakta bahwa sejumlah ruas jalan di Sumbawa dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan serius.
Melalui pernyataan terbuka pada Senin (1/12), Sadimin menegaskan bahwa potongan video yang tersebar tidak utuh dan menimbulkan multitafsir.
“Dengan beredarnya potongan video dialog Kamisan yang diadakan Dinas Kominfotik NTB pada Kamis, (27/11) yang menimbulkan banyak persepsi multi tafsir, saya selaku pribadi dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB dengan kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus ingin meluruskan maksud dari penggalan video tersebut,” ujar Sadimin.
Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB ini menegaskan, tidak ada perbedaan perlakuan dalam penanganan infrastruktur di Lombok maupun Sumbawa. Ia menyebut seluruh kebijakan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan skala prioritas.
“Tidak ada perbedaan penanganan infrastruktur konektivitas di Pulau Lombok dan Sumbawa. Namun karena anggaran terbatas, Pemprov NTB tidak bisa menangani seluruhnya secara bersamaan,” jelasnya.
Sadimin memastikan, seluruh program perbaikan jalan dilakukan berdasarkan urgensi, tingkat kerusakan, lalu lintas harian, serta aspek keselamatan pengguna jalan.
“Tidak bisa kami tangani semuanya sekaligus. Tetapi dasarnya adalah skala prioritas, baik di Lombok maupun di Sumbawa. Program perbaikan tahun ini murni berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan atas dasar wilayah atau pulau tertentu,” tegasnya.
Pernyataan resmi Sadimin diharapkan meredam polemik dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NTB. (*).
