Mataram-NTB, Barometer99.com- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ferial, S.Km, menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan sosial saat diwawancarai wartawati Media Analis Indonesia pada kegiatan pengukuran kaki palsu di Mataram. Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial terus memperkuat pola kerja kolaboratif bersama fasilitator desa, pendamping sosial, PSM, serta ketua-ketua kelompok masyarakat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurut Ferial, setiap calon penerima manfaat didata langsung oleh pendamping di lapangan sesuai program yang berjalan. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah desa sebelum diteruskan ke Dinas Sosial untuk proses finalisasi dan penyaluran.
Koordinasi intensif dengan pendamping lapangan, kata dia, menjadi kunci keberhasilan berbagai program bantuan. Pemantauan dan evaluasi rutin dilakukan agar penganggaran tahunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu seperti kaki palsu, kursi roda, atau alat pendukung lainnya.
Bantuan sosial di KSB bersumber dari APBD, dukungan pemerintah pusat, hingga kontribusi lembaga mitra seperti PT Aman. Melalui program “Kartu SD Maju” yang digagas Bupati, pemenuhan kebutuhan alat bantu disabilitas dan bantuan sosial tunai terus direalisasikan secara bertahap.
Untuk memastikan validitas data, Ferial menegaskan bahwa Dinas Sosial bersama fasilitator selalu turun langsung ke rumah warga guna memastikan kondisi dan kebutuhan riil penerima manfaat. Berdasarkan pendataan terbaru, puluhan warga telah terdaftar sebagai penerima bantuan alat bantu, termasuk kursi roda yang kembali akan disalurkan bulan depan melalui dukungan PT Aman.
Selain bantuan disabilitas, sejumlah perusahaan di KSB juga berkontribusi memberikan bantuan berupa kasur, paket sembako, serta bantuan untuk warga terlantar. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan sekaligus memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan.
Ferial menegaskan bahwa setiap warga—termasuk penyandang disabilitas—memiliki hak yang sama untuk hidup layak, mandiri, dan beraktivitas tanpa hambatan. Dengan sinergi pemerintah daerah, desa, pendamping sosial, dan pihak swasta, ia optimistis kesejahteraan masyarakat KSB akan terus meningkat.
(Yyt)
