Mataram-NTB, Barometer99.com- Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 berpotensi membatasi pembangunan infrastruktur fisik di seluruh wilayah. DPRD NTB resmi mengesahkan APBD 2026 dengan nilai pendapatan sebesar Rp5,6 triliun, turun Rp849 miliar atau 13,09 persen dibandingkan APBD-P 2025.
Turunnya anggaran terutama dipicu penyusutan dana transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Anggota Badan Anggaran DPRD NTB, Humaidi, menegaskan bahwa kondisi ini tak bisa dihindari akibat kebijakan nasional.
“Penurunan total pendapatan dipengaruhi oleh turunnya alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah,” ujarnya.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan meningkat, pemangkasan justru paling terasa pada belanja modal, pos yang menjadi sumber pendanaan proyek fisik. Belanja modal anjlok dari Rp587 miliar di 2025 menjadi hanya Rp173 miliar di 2026 turun hampir 70,5 persen. Alokasi untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan merosot paling tajam, bahkan mencapai 94 persen.
Kondisi ini diperkirakan membuat banyak proyek fisik yang telah direncanakan seperti perbaikan jalan provinsi, peningkatan sarana irigasi, dan pembangunan fasilitas layanan publik berpotensi dirampingkan, ditunda, atau bahkan dibatalkan karena tidak tersedianya ruang fiskal.
Belanja Tidak Terduga Dipangkas, Padahal NTB Rawan Bencana
Humaidi menegaskan bahwa “kondisi ini menandakan ruang pembangunan infrastruktur fisik semakin terbatas, sehingga investasi modal harus sangat selektif pada kawasan berdaya ungkit ekonomi tinggi, seperti produksi pangan, nelayan, dan desa wisata.” Alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) juga turun 8,59 persen menjadi Rp15 miliar. Padahal, NTB secara nasional dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi mulai dari gempa bumi, banjir, hingga kekeringan ekstrem.
Penurunan BTT ini dinilai berisiko memperlambat respons pemerintah ketika bencana terjadi.
Meski ruang fiskal menurun drastis, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memastikan anggaran 2026 tepat sasaran.
“Kita harus memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna pengesahan APBD.
Ia menyebut bahwa APBD 2026 akan diarahkan pada pemenuhan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan ekonomi daerah. (*).
