Jambi, Barometer99.com – Suara genderang, pekikan orasi, dan bentangan spanduk menandai bangkitnya perlawanan petani Jambi. Ribuan massa dari lima kabupaten tumpah ruah dalam aksi damai bertajuk “Rembuk Tani”, sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan negara yang mereka nilai zalim. Di bawah langit mendung yang seolah ikut muram, para petani menyuarakan satu tekad: hentikan penggusuran berkedok penertiban!
Di balik semangat kolektif ini berdiri Aliansi Petani Jambi Menggugat, gabungan organisasi masyarakat sipil dan kelompok tani yang terdiri dari WALHI Jambi, KPA Jambi, Yayasan CAPPA, Perkumpulan Hijau, AJI Kota Jambi, Persatuan Petani Jambi, hingga Serikat Tani Tebo.
Mereka menolak keras keberadaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025. Kebijakan ini dianggap menyudutkan petani kecil dan masyarakat adat yang selama ini justru menjaga hutan jauh lebih baik dari korporasi.
“Penertiban kawasan hutan jangan dijadikan senjata untuk mengusir rakyat dari tanah leluhur mereka,” tegas perwakilan Aliansi. “Jika negara hanya melihat dari sisi legal formal, maka yang tumbang adalah keadilan ekologis dan sejarah pengelolaan hutan oleh rakyat.”
Oscar Anugrah, Direktur WALHI Jambi, mengecam kebijakan ini sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan wilayah kelola rakyat. Ia menekankan bahwa pendekatan negara yang terlalu legalistik justru akan menggiring rakyat ke jurang konflik agraria yang lebih dalam.
“Kami menilai Perpres No. 5/2025 ini hanya akan menguntungkan korporasi, bukan rakyat. Pemerintah harus membuka mata bahwa rakyat bukan perambah, mereka penjaga alam yang sebenarnya,” ujarnya lantang.
Senada, Frandody dari KPA Jambi menyoroti praktik domeinverklaring yang membuat banyak desa dan lahan pertanian warga diklaim sebagai kawasan hutan. “Negara menetapkan dari meja, bukan dari realita. Dan rakyat yang menanggung akibatnya,” tegasnya.
M. Yasir, jenderal lapangan aksi, turut mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya memperpanjang sejarah kelam konflik agraria di Jambi. “Petani sudah lama jadi korban perusahaan. Sekarang mereka dihadapkan lagi pada ancaman baru bernama Satgas PKH. Sampai kapan rakyat dikorbankan demi kepentingan elit?”
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Petani Jambi Menggugat menyampaikan 7 tuntutan utama:
1. Mendesak Presiden mengevaluasi keberadaan Satgas PKH di Jambi.
2. Mendorong pelaksanaan Reforma Agraria Sejati.
3. Menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani, pejuang lingkungan, dan aktivis agraria.
4. Menuntut agar Satgas PKH menertibkan korporasi dan tuan tanah, bukan masyarakat adat dan petani kecil.
5. Memastikan pemulihan ekosistem di lahan-lahan ekskorporasi yang ditertibkan.
6. Menuntut transparansi penuh dalam semua proses penertiban kawasan hutan.
7. Menyelesaikan konflik agraria dan lingkungan secara adil dan bermartabat di Provinsi Jambi.
Aliansi menegaskan bahwa ini baru awal. Mereka akan terus bergerak, terus mengawal, dan tak akan berhenti sampai negara berdiri berpihak di sisi rakyatnya sendiri.
(Ril/Red)
