Barometer99, Sumbawa Barat-NTB- Ribuan warga dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa memadati Simpang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (15/5), dalam aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Massa tak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga memblokade total jalur utama penghubung Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, yang menyebabkan lumpuhnya arus transportasi selama berjam-jam.
Tak main-main, massa mengancam akan bertahan dan menutup jalan selama enam hari jika tidak ada tanggapan tegas dari pemerintah pusat.
Mereka menolak mediasi dan dukungan dari Komisi I DPRD NTB, karena menilai perjuangan mereka harus langsung dijawab oleh pusat, bukan daerah.
“Ini bukan sekadar demonstrasi, ini suara rakyat yang memanggil. Kami tidak akan mundur sampai Presiden mencabut moratorium dan mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas Ilham Yahyu, orator dan tokoh masyarakat Dompu.
Kemana Tiga Anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa?
Salah satu sorotan tajam massa aksi adalah ketidakhadiran tiga anggota DPR RI dapil Pulau Sumbawa yang dinilai abai terhadap aspirasi konstituennya. Tokoh-tokoh masyarakat secara bergantian mempertanyakan keberadaan dan sikap mereka.
“Dimana Fahri Hamzah, orator terbaik itu sekarang? Dimana Mori Hanafi, dimana Magdalena dan Johan? Kalian dipilih rakyat, kenapa saat rakyat memanggil kalian malah diam?” seru Taufik M. Noer dari KP4S Kabupaten Dompu.
Kapolres Sumbawa Barat juga mengaku telah mencoba menghubungi ketiga anggota DPR RI tersebut, namun tak satu pun yang merespon panggilan telepon.
Bahkan Kapolres Sumbawa Barat menyatakan sudah mengupayakan komunikasi untuk meminta dukungan demi meredam aksi, namun hasilnya nihil.
Aksi Berdampak Luas: Jalan Lumpuh, Warga Terjebak
Blokade jalan sejak pagi hingga sore berdampak langsung pada ribuan pengguna jalan. Sopir travel, bus, hingga truk logistik tertahan tanpa kepastian. Beberapa penumpang bahkan mengalami situasi darurat.
“Saya bawa penumpang sakit dari Bima. Sudah tertahan dua jam lebih, ini menyulitkan sekali,” keluh Abdul Salam, sopir travel asal Sumbawa.
Kondisi serupa dialami sopir truk dan penumpang bus lainnya yang mengaku rugi besar dan frustrasi. “Telur yang saya bawa bisa rusak kalau berjam-jam di sini. Ini kerugian besar,” ujar Dede, sopir truk logistik dari Bali.
Tuntutan Utama: Cabut Moratorium, Bentuk Provinsi Pulau Sumbawa
Aliansi Masyarakat Pulau Sumbawa menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan panjang agar pulau mereka bisa berdiri sebagai provinsi mandiri. Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto segera mencabut moratorium pemekaran wilayah.
“Kami tidak ingin bergantung terus pada Lombok. Kami punya tambang emas, punya potensi besar, tapi selama ini tidak dinikmati secara adil,” tegas Khairul Iman, tokoh aksi asal Dompu.
Menurut mereka, pembentukan provinsi baru bukan hanya soal administrasi, melainkan soal keadilan, pemerataan pembangunan, dan martabat masyarakat Sumbawa.
Penutup: Aksi Belum Akan Berakhir
Hingga sore hari, situasi di sekitar Poto Tano masih tegang. Massa tetap bertahan dan membangun tenda untuk aksi lanjutan. Mereka menyatakan siap berjuang hingga enam hari ke depan jika belum ada keputusan dari pemerintah pusat.
“Provinsi Pulau Sumbawa adalah harga mati. Kami tidak ingin didengarkan oleh DPRD NTB, kami ingin suara kami sampai ke Presiden,” tutup Becko, orator dari Sumbawa Barat. (Red).
