Barometer99, Dompu-NTB- Setelah RSUD Dompu menuai sorotan tajam akibat buruknya pelayanan, kini giliran Puskesmas Dompu Barat yang menjadi pusat keluhan warga. Dugaan maladministrasi dan praktik yang tidak transparan kembali mencuat, menambah daftar panjang persoalan sektor kesehatan di Kabupaten Dompu.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan pengalamannya saat mengakses layanan kesehatan di penghujung Ramadan lalu. Meski tercatat sebagai peserta BPJS Mandiri, keluarganya tetap diminta membeli obat di apotek luar.
“Kami pakai BPJS Mandiri, tapi tetap disuruh beli obat di apotek. Anehnya, harga obat bisa selisih sampai Rp15 ribu. Di apotek Ramji Baka Jaya harganya jauh lebih murah dibanding apotek dekat Puskesmas Dompu Barat,” ungkapnya, Senin (14/4).
Tak hanya soal obat, praktik pungutan biaya di luar ketentuan juga dialaminya. Ia menyebut, keluarganya diminta membayar sendiri biaya cek darah dengan alasan BPJS tidak bisa digunakan. Namun, setelah pihak keluarga menyatakan niat melapor, uang sebesar Rp60 ribu tiba-tiba dikembalikan oleh oknum petugas.
“Kami merasa diakal-akali. Uang kami dikembalikan setelah kami mau lapor,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengeluhkan disparitas harga yang mencolok antara apotek satu dan lainnya. Contohnya, sirup parasetamol di Apotek Ramji dijual seharga Rp35 ribu, sementara apotek dekat Puskesmas Dompu Barat mematok harga Rp45 ribu.
Situasi ini menguatkan sinyal bahwa sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Dompu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika RSUD sebagai rumah sakit rujukan saja dianggap tidak maksimal, maka kondisi Puskesmas yang berada di lini pertama pelayanan menjadi semakin memprihatinkan.
“Kinerja Kepala RSUD dan Kepala Puskesmas perlu dipertanyakan. Harus ada evaluasi menyeluruh,” imbuh warga.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Marga Harun, mendesak Pemkab Dompu untuk melakukan langkah tegas. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh fasilitas kesehatan, termasuk RSUD dan Puskesmas.
“Rumah sakit dan Puskesmas adalah jantung pelayanan publik. Kalau ini bermasalah, maka kesehatan masyarakat ikut terancam. Bupati harus sidak dan beri sanksi tegas bagi aparatur yang malas atau menyimpang,” tegas politisi muda PPP itu.
Ia juga menyerukan agar Pemkab Dompu segera menyesuaikan arah kebijakan dan mentalitas birokrasi sesuai visi Pemprov NTB yang ingin menjadikan wilayah ini makmur, maju, dan mendunia.
“Tanpa reformasi mindset dan meritokrasi birokrasi, sulit kita bicara kemajuan,” pungkasnya. (Red).
