Deklarasi Damai Pilkada Sumsel 2024, Memilih Pemimpin Tanpa Gejolak, Untuk Pemerintahan ke Depan yang Baik

PALEMBANG, SUMSEL // BAROMETER99.COM / Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, tinggal 9 hari lagi. Eskalasi politik beberapa daerah di Sumsel, Ini harus diantisipasi. Demi kondusifitas pemilihan gubernur (pilgub) Sumsel, pemilihan bupati (pilbup), maupun pemilihan wali kota (pilwako) di seluruh Sumsel.

Semakin mendekati pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel menggelar Penandatanganan dan Deklarasi Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Tahun 2024, Senin pagi (18/11/2024).

Oleh perwakilan partai politik (parpol), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, badan eksekutif mahasiswa (BEM), Cipayung Plus, penggiat anti-korupsi, kelompok buruh, Progib dan lainnya.

“Kita mengajak masyarakat bisa memilih pemimpin tanpa adanya gejolak, untuk awal ke depan pemerintahan yang baik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi SH MSE, usai Penandatangan dan Deklarasi Damai Pilgub Sumsel 2024, di lapangan Griya Agung, Palembang.

Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan ini adalah tugas bersama. “Pemerintah/negara juga sudah menjamin untuk segala keluhan atau eskalasi, sudah disediakan saluran penyelesaiannya,” ucapnya.

Dia mencontohkan, bila ada keluhan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negera (ASN), disampaikan ke Bawaslu dan akan diproses seadil-adilnya. Begitupun jika dalam tahapan pelaksanaan pilkada ditemukan ketidakadilan, tentu juga ada salurannya ke Gakkumdu.

“Jika masuk ke ranah hukum, bisa (laporkan) ke aparat penegak hukum. Kita berharap, pelaksanaan pilkada dapat berjalan aman dan bermusyawarah. Adapun beberapa daerah terjadi eskalasi, sudah ada bentuk penyelesaiannya,” tambah Elen.

Dia mengingatkan, Pilkada 2024 di tengah arus informasi dan digitalisasi saat ini, membuat potensi hoaks akan tinggi. Maka masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menerima informasi.

“Termasuk untuk menyampaikan berita, dicek dulu informasi tersebut. Kalau informasi dapat menimbulkan gejolak, maka cukup dihentikan atau sampaikan ke pihak berwenang untuk dapat ditindaklanjuti,” imbau Elen.

Lanjut Elen, untuk masyarakat Sumsel ini adalah kesempatan untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan. Baik tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. “Kalau tidak menggunakan hak pilihnya, tentu rugi sekali. Karena ini kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik lima tahun ke depan,” sampainya.

BACA JUGA :  Kapolda Sumsel Mengapresiasi Terhadap Prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ketua KPU Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya SSos MSi, mengatakan pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024, menjadi hari puncak dari semua proses yang dilakukan saat ini. “Kami mengajak seluruh masyarakat Sumsel, hari Rabu 27 November 2024 mulai pukul 07.00-13.00 WIB, datang ke seluruh TPS di Sumsel,” ajaknya.

Pada pilkada serentak 2024 ini, hanya ada 2 kotak di setiap TPS. Kotak suara untuk pemilihan gubernur, dan kotak suara untuk pemilihan bupati di tingkat Kabupaten, dan kotak pemilihan wali kota di tingkat Kota.

KPU memfasilitasi seluruh warga yang memiliki hak pilih, termasuk yang belum terdaftar untuk tetap dapat memilih. “Pemilih yang memiliki KTP setempat, dapat datang ke TPS mulai pukul 12.00-13.00 WIB. Jadi, pastikan seluruh masyarakat datang ke TPS. nongkrong di TPS boleh. Ikuti prosesnya sampai selesai,” imbaunya.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Kurniawan, mengatakan secara situasi dan kondisi. Pilkada Sumsel 2024, kondusif. “Namun kita tetap melakukan pengetatan pengawasan, patroli pengawasan karena jelang pencoblosan akan rawan politik uang,” bebernya, kemarin.

Bawaslu Sumsel juga mengantisipasi politik uang lewat dompet digital. “Yang pasti kami akan berkoordinasi dengan pihak berwenang, untuk memantau politik uang melalui dompet digital. Peralihan ini mengikuti perkembangan zaman,” tambahnya.

Dia menyebut Bawaslu sudah menerima beberapa informasi terkait dengan politik uang. Karena itu pihaknya juga melakukan pengetatan pengawasan, termasuk halnya yang bentuknya pembagian sembako jelang masa pencoblosan.

Bawaslu mengerahkan petugas hingga di tingkat pengawas TPS dengan bergerak secara mobile agar tidak kecolongan kalau ada yang bagi sembako ataupun uang. “Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan menginformasikan dugaan pembagian sembako, dan uang. Kami siap melayani hingga ke tingkat TPS,” tegas Kurniawan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH berharap dengan kegiatan Deklarasi Damai, agar Pilkada Serentak di Sumsel Tahun 2024 ini dapat terlaksana sesuai harapan. Polda Sumsel dan jajarannya siap melaksanakan pengamanan selama Pilkada 2024.

BACA JUGA :  Bertolak ke Jerman, Presiden Jokowi Akan Hadiri KTT G7

“Saat ini Polri tengah melaksanakan Operasi Mantap Praja Musi 2024, yang sesuai tujuannya untuk melindungi, mengayomi masyarakat. Serta melaksanakan pengamanan pada tiap tahapan Pilkada Serentak kali ini,” ucap Andi Rian, dalam sambutannya.

Namun Polri dalam hal ini tentu tidak dapat bekerja sendiri. Berharap dukungan dari seluruh stakeholder, agar dapat mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. “Walau berbeda pilihan, tidak boleh terpecah belah,” imbau lulusan Akpol 1991 tersebut.

Dia juga mendorong kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk mensosialisasikan diksi (pilihan kata) terpilih dan tidak terpilih. Bukan menang dan kalah.

“Karena ini bukannya pertandingan, ada yang menang dan yang kalah. Ini pemilihan, maka diksi yang dipilih adalah yang terpilih dan yang tidak terpilih,” tegas Andi Rian.

Namun Polri dalam hal ini tentu tidak dapat bekerja sendiri. Berharap dukungan dari seluruh stakeholder, agar dapat mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. “Walau berbeda pilihan, tidak boleh terpecah belah,” imbau lulusan Akpol 1991 tersebut.

Dia juga mendorong kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk mensosialisasikan diksi (pilihan kata) terpilih dan tidak terpilih. Bukan menang dan kalah.

“Karena ini bukannya pertandingan, ada yang menang dan yang kalah. Ini pemilihan, maka diksi yang dipilih adalah yang terpilih dan yang tidak terpilih,” tegas Andi Rian

Jenderal Polisi Bintang 2 itu juga mengingatkan, untuk tidak menyebar hate speech atau ujaran kebencian, dan hoaks ataupun sifatnya belum terkonfirmasi. “Pilkada Sumsel terlaksana dengan baik, tanpa ada goresan yang besar,” harapnya.

Hadir juga dalam Penandatangan dan Deklarasi Damai Pilgub 2024 kemarin, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Mohd Naudi Nurdika, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, Kajati Sumsel Yulianto, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, dan pejabat lainnya.

Ketua Forum Kerukunan Umar Beragama (FKUB) Sumsel KH Mal’an Abdullah, menyambut baik ide dan gagasan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi yang menggelar Deklarasi Damai kali ini.

BACA JUGA :  Di Isukan Miliki Potensi Jika Maju Pilkada Sumsel, Iskandar SE : Kalau Bius Politik, Ini Berbahaya

“Saya kira kita semuanya sepakat, bahwa Pilkada kali ini harus dilihat sebagai sebuah proses konsolidasi demokrasi. Dari tahapan demi tahapan untuk menjadi lebih maju. Marilah bersama kita berdoa untuk tercapainya tujuan yang mulia ini,” ucap mantan Kakanwil Kemenag Sumsel ini.

Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja, juga mengharapkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sumsel dapat menjaga suasana yang aman, damai dan kondusif. “Pertahankan predikat Sumsel Zero Conflict. Seluruh pihak agar berkolaborasi dalam menciptakan situasi pilkada yang damai,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat Sumsel, untuk menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS. “Jangan golput, yakinkan diri kita bahwa calon pemimpin yang terpilih ini adalah yang terbaik, serta akan mampu membawa provinsi Sumsel ke arah yang lebih baik lagi,” imbuhnya.

Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar SH, juga mengapresiasi atas inisiasi penyelenggaraan Deklarasi Damai ini. “Kami dari partai politik, inginnya agar supaya penyelenggaraan pilkada serentak kali ini bisa berjalan aman dan damai. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan penyebaran berita-berita hoaks, yang berpotensi memantik kekisruhan,” ulasnya.

Perwakilan ormas, Progib ( Pro Garda Indonesia Bersatu ) Ketua DPW Sumatera Selatan.Nurhayati,Sekretaris Hairuddin dan Bendahara Lindawati,SH berharap hasil dari Deklarasi Damai ini dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Dengan satu tujuan, agar pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berlangsung kondusif.

Yang terpenting, menghasilkan calon pemimpin yang amanah, berkualitas dan peduli kepada rakyat “Hari ini kita telah bersepakat agar pelaksanaan pemilu khususnya yang ada di Sumsel dan umumnya di seluruh Indonesia, dapat berjalan sesuai harapan. Pemilu bukanlah alat untuk memecah belah, kita harus bersatu padu dalam membangun bangsa ini menjadi lebih maju ke depan,” imbuhnya.(R/L)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *