PALEMBANG – Barometer99.com Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menggelar rapat koordinasi dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlangsung di graha Kartika Sriwijaya,Rabu (08/11/2023).
Kepala Bapenda Kota Palembang Herly Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan Rakor dan evaluasi PBB merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian di masing-masing kecamatan.
“Jadi kita tahu kendala-kendalanya di lapangan apa saja yang menjadi permasalahannya,”kata Herly.
Baca juga : Omset Pedagang Anjlok, Dampak Pemagaran Keliling di Pasar 16 Ilir Palembang
Pada kegiatan Rakor kali ini, kata Herly menghadirkan narasumber dari akademisi Universitas Malang.
“Memang sering diundang sebagai narasumber di Kemendagri di STAN dengan harapan materi yang disampaikan itu bisa membantu kita memaksimalkan pajak,”katanya.
Sementara, lanjut Herly, capaian PBB hingga kemarin mencapai 87,29 Persen atau Rp.243,9 Miliar dengan target Rp. 279,4 Miliar masih kurang sekitar Rp.35 Miliar.
Baca juga : Dirut Perumda Pasar Palembang Jaya Sebut Pemagaran Pasar 16 Untuk Keamanan Proyek Revitalisasi
“Memang didata kami ada potensi yang akan melakukan pembayaran tapi memang belum melakukan pembayaran sekitar 18 Miliar selebihnya memang ada tunggakan -tunggakan yang lama jadi memang dak bayar jadi tinggal nunggu penghapusan,”ujarnya.
Selain potensi bayar, masih menyisakan beberapa Miliar lagi yang memang merupakan tunggakan Wajib Pajak (WP) yang lama dengan berbagai kendala sehingga sulit untuk ditagihkan.
“Jadi memang yang tidak memungkinkan seperti bermasalah dan tidak jelas jadi memang tidak bisa kita tagihkan seperti sengketa,”jelasnya.
Baca juga : Terlalu Banyak Hal yang Belum Jelas, Komisi II DPRD Mintak Bongkar Pagar Keliling di Pasar 16 Ilir Palembang
Ia menuturkan bahwa, sulitnya realisasi PBB ini dikarenakan kesadaran Wajib Pajak kurang dan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah.
“Permasalahannya sering terkendala pembayaran PBB kesadaran masyarakat kurang dan juga PBB ini sanksinya kurang tegas seperti kalau pajak kendaraan bisa ditilang kalau PBB ini susah paling Denda berjalan masyarakat kadang-kadang tidak hirau,”tuturnya.
Akan tetapi, lanjut Herly, pihaknya terus menggali potensi yang bakal meningkat PAS dari sektor PBB ini. “Yang 18 Miliyar ini kami kejar mudah-mudahan bisa kalau terpenuhi 18 miliar itu mudah-mudahan kekurangan PBB bisa di tutup dengan yang lainnya,”harapnya.
