PALEMBANG – Barometer99.com,- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni berkomitmen untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan lima program prioritas yang telah dicanangkannya sejak awal menjabat. Oleh karena itu, dia mengumpulkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel SA Supriono beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Terbatas di Ruang Rapat Griya Agung Palembang, Rabu (11/10/2023).
“Rapat ini diadakan demi mengoptimalkan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan. Terdapat lima program prioritas, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), penanganan inflasi, stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrem,” kata Fatoni.
Dalam rapat tersebut dilakukan penyusunan langkah strategis dalam mendorong realisasi penyerapan APBD agar maksimal. Hal yang menjadi sorotan adalah alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada sebesar 40% di tahun 2023 ini dan 60 persen di tahun depan.
Baca juga : Laksanakan Program MFV, Polsri Bersama LPKA Palembang Berikan Pendidikan Anak Tersandung Hukum
“Persiapan pilkada ini banyak proses dan menjadi prioritas. Kita harus menyiapkan anggaran 40 persen di tahun ini dan 60 persen di tahun,” ujar Fatoni.
Menurutnya, pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan menjelang pelaksanaan Pilkada tersebut harus dilakukan.
Baca juga : Masyarakat Serbu Operasi Pasar di Kantor Lurah 30 Ilir Palembang
“Kita punya ruang untuk melakukan pergeseran anggaran untuk pemilukada ini. Kita bisa menggeser dana dari kegiatan yang tidak fokus dan bukan prioritas,” tuturnya.
Tidak hanya membahas penyelenggaraan pilkada, sejumlah program prioritas lainnya seperti karhutla, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting juga membutuhkan anggaran.
Baca juga : Pimpin Apel Kesiapan Penanganan Karhutla, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni: Semua Elemen Harus Terlibat
“Seperti penanganan karhutla, karena el nino ini diprediksi terjadi cukup panjang hingga pertengahan tahun 2024 mendatang. Upaya penanganan karhutla ini tentu membutuhkan biaya yang cukup sehingga penanganan ini optimal,” ucap Fatoni.
Fatoni yakin dengan memiliki anggaran yang cukup berarti kebutuhan program prioritas lain dapat terinvetarisasi dengan maksimal.
“Prioritas lain seperti pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim dan stunting juga harus diinventarisasi dengan anggaran yang cukup agar bisa maksimal. Upayanya yakni dengan melakukan pergeseran anggaran maupun memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.
Dia menyebut, langkah itu juga akan kesempatan bagi Pemprov Sumsel untuk meningkatkan realisasi APBD baik pendapatan maupun belanja.
“Dengan upaya ini, kita bisa mengetahui anggaran di sektor mana yang tidak terserap sehingga bisa dialihkan. Jelang akhir tahun ini, kita perlu meningkatkan kinerja agar program prioritas yang telah disusun dapat berjalan lebih maksimal,” tegas Fatoni. (*)
