Barometer99– Banten, 15 September 2022 Apa yang sesungguhnya dimaksud dari rahasia umum Itu, ternyata lebih rumit juga untuk dipahami, seperti apa yang acap dikatakan oleh kalangan politisi dari apa yang dimaksudkan mereka dengan sebutan politik identitas.
Kawan saya Badu mengira yang dimaksud dagasia umum itu mulanya adal hubungannya dengan pemilihan umum. Padahal, sebetulnya seperti sesuatu yang sudah diketahui oleh orang banyak misalnya, seorang pegawai negeri atau pejabat negara dengan posisi atau kedudukan yang paling rendah dengan masa tugas yang paling singkat, itulah yang dianggap berhasil bila yang bersangkutan bisa segera memiliki kendaraan pribadi yang lebih mahal dibanding kendaraan dinas yang dipakai alasannya sehari-hari.
Artinya, orang tidak perlu pusing menduga-duga dari proyek apa dia bisa memperoleh duit sebanyak itu, sehingga dapat membeli kendaraan yang lebih mahal dari kendaraan yang digunakan kepala atau sang komandan untuk datang dan pergi ke kantor.
Begitu juga dengan istilah politik identitas, semula Badu mengira maksud dari politik identitas itu, artinya adalah bahwa seseorang tidak perlu tahu siapa dan bagaimana identitas pemulih maupun yang dipilih itu karena mengandung pasal pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah maupun Prediden bersama Wakil Presiden yang mungkin juga tidak perlu pula diketahui pekerjaan serta tugas pokoknya oleh banyak orang. Pendek kata, maksud dari politik identitas itu membingungkan bagi Badu sampai hari ini, untuk kesekian kalinya ikut Pilkada dan Pilpres.
Apalagi kemudian, kepala daerah yang pernah dipelihara bersama semua anggota keluarganya dahulu, sudah diberhentikan oleh mereka yang juga mengatas namakan pemerintah, padahal dahulu tidak ikut memilih kepala daerah itu.
Jadi, akal-akalan memberhentikan para kepala daerah — sebelum masa jabatannya habis — atas dasar alasan untuk melakukan pemulihan serentak sangar membingungkan bagi Badu, sebab pemerintah yang tidak ikut memilih justru bisa menghentikan masa jabatan sejumlah kepala daerah itu, sebelum tunai masa buktinya seperti yang dijanjikan UU semuanya. Lalu yang mengganti dan menentukan siapa yang akan menggantikan pilihan Badu saat Pilkada dahulu, agak samar-samar dia pahami sampai sekarang.
Sama halnya seperti yang dimaksud dari rahasia umum tadi itu, setiap orang boleh menyuap dan menerima suapan, akan tetap waras dan selamat bila tidak sampai ketahuan. Dan ketahuan pun tidak akan jadi masalah bila hasil dari proyek yang tidak jelas itu mau dibagi-bagi sesama mereka yang merasa memiliki keterkaitan atau potensi untuk melaporkan kasus tersebut kepada yang berwajib melakukan pengusutan, termasuk insan pers.
Tentu saja ceritanya akan menjadi lain, kalau tidak ada pembagian yang jelas, meski tak juga perlu menggunakan atas pemerataan, pasti kasus itu tetap bisa disembunyikan dengan aman. Kendati harta benda yang bisa dibeli oleh hasil kejahatan mereka itu jelas-jelas tidak masuk akal jika cuma sepenuhnya mengandalkan dari gaji dan tunjangan jabatan yang bisa dikangkanginya.
Jadi, gagasan mau menggeledah semua pejabat dan aparat pemerintah dengan cara pembuktian terbalik seperti yang digagas Menko Pilhukam, dapat dipastikan bisa membuat penuh penjara, dan memperkaya negara karena bisa menyita lebih dari separuh mereka itu yang mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya, seperti anak jatah.
Atas dasar daya nalar yang jungkir balik seperti itu, Badu kemudian menduga-duka, mungkin agar bisa waras selamat cara berpikirnya sekarang harus akrobatik seperti itu, setidaknya agar bisa selaras dengan pendapat umum seperti dalam pakem pemilihan umum untuk ikut mencalonkan diri lagi untuk yang kesekian kalinya, agar tidak disebut mau menjabat seumur hidup. Soalnya boleh jadi tak hendak disebut pensiun, karena Pensiunan itu sekarang ada yang menganggap sekarang sebagai beban APBN saja. Dan semoga pula anggapan culas terhadap para Pensiunan yang ada di negeri ini, tak sampai mengutuk orang yang terbilang durhaka. Maka itu, harap dimaklumi bila terlalu banyak bahasa ungkap yang tak jelas, janganlah sampai dikutuk seumur hidup. Seperti hasrat spesial yang cuma dapat dimiliki oleh Ketua Umum Partai.(*)
