Barometer99- Mataram – NTB. Kelangkaan pupuk di NTB sangat memprihatikan, setiap tahun menjelang musim bertani masyarakat harus berjibaku dengan mafia pupuk.
Al Mukmin Ketua DPD GMNI NTB pada saat menjadi narasumber pada acara dialog publik, mengatakan, saya rasa yang hadir hari ini mewakli para petani.
“Masalah pupuk selama lima tahun belum ada solusi sampaikan sekarang,” kata Al Mukmin pada acara dialog publik yang diselenggarakan oleh Joni Junaidin pimpinan media PusaranNtb dengan tema “Kejoliman Mafia Pupuk Bersubsidi, Penyebab Sengsarannya Petani! Keseriusan Penegakan Hukum, Faktor Kunci Memutus Lingkaran Konspirasi”, dikedai merah putih, Sabtu, 6/8/22.
Pupuk sebetulnya tidak langka di masyarakat, kata Mukmin, akan tetapi ada mafia pupuk yang bermain
Pemerintah harus sadar terhadap masalah Kelangkaan pupuk ini. Karena ada oknum yang tidak melakukan pekerjaan dengan benar sehingga pupuk menjadi seperti ini.
“Ada keuntungan besar terhadap oknum yang bermain masalah pupuk ini,” jelasnya.
Kelangkaan Pupuk ini kenapa harus menjelang musim panen dan kenapa tidak muncul pada akhir musim panen. Inilah problem terbesar sampai sekarang.
“Apa lagi menjelang musin panen harga pupuk naik sangat mencekik leher petani,” ujarnya.
Seharusnya masalah ini, lanjut Mukmin, ada solusi agar kita bisa sampaikan pada masyarakat karena masyarakat NTB bertahan hidup dengan bertani.
Dimana keterlibatan pemerintah disaat masyarakat membutuhkan pupuk. Ataukah memang mafia ini berselingkuh dengan kekuasaan?, tanya Mukmin.
“Inilah membawah kecurigaan kita terhadap pemerintah daerah,” terangnya.
Persoalan pupuk ini sudah ada solusi yang sebenarnya tinggal kita pertanyakan kejelasan pemerintah, apakah pemerintah berpihak pada masyarakat atau pemerintah berpihak pada mafia pupuk.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD, red ) seharunya bersuara terhadap persoalan pupuk jangan menunggu waktu musim caleg baru bersuara tapi kenapa masalah ini harus dibiarkan begitu saja”, imbuhnya.
Kenapa kita harus memperjuangkan malasah pupuk karena ini sangat penting untuk masyarakat tani.
“Tersangka kasus kelangkaan pupuk yang sempat ditangani Polda NTB sudah ada pelakunya, tapi kenapa pelakunya belum diungkap melalui publik. Ini kan menjadi pertanyaan kita terhadap Aparat Penegak Hukum ( APH )”, kata Al Mukmin.
Masyarakat seakan dikambing hitamkan, giliran masyarakat melakukan aksi demontrasi minta kejelasan disalahkan. Yang Bodoh disini masyarakat atau pemerintah? tanyanya.
“Giliran kita ribut kita disalahkan, mungkin karena kultur politiknya sehingga sulit bagi kita untuk mendapatkan informasi terhadap masalah pupuk di NTB,” pungkas Al Mukim.
Sementara Islamudin salah wartawan senior mengatakan, banyak para mafia pupuk yang bermain di dalam lingkaran kekuasaan dan tidak mampu diberantas oleh Penegak hukum.
“Pengecer menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan dalil untuk biaya transportasi, buruh dan lain-lain. Sedangkan Harga persak sesuai dengan HET Rp. 112.500 (Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)”, kata M. Islamudin berprofesi sebagai Jurnalistik Hukrim dan Kriminal.
Pupuk adalah Bisnis yang cukup seksi, para oknum-oknum memiliki kepentingan untuk mencari keuntungan luar biasa bagi para mafia pupuk, hingga masyarakat tani diperhadapkan dengan kelangkaan pupuk.
“Para mafia pupuk bersubsidi sudah diperiksa Polda NTB dan dua orang dijadikan sebagai tersangka,” imbuhnya.
Syf.
