Barometer99- PALEMBANG,- Ketua Komisi lV DPRD kota Palembang Duta Wijaya Sakti angkat bicara terkait dugaan Karyawati RS YKM berinisial E bekerja selama 9 tahun di PHK hanya mendapatkan pesangon sebulan Gaji.
Ia menyebut akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu untuk mendengarkan kedua belah pihak agar bertemu titik permasalahannya.
“Sebagai tempat mereka mengadu ke DPRD maka kami akan melakukan pemanggilan dan memediasi RS dan juga mitra kerjanya,”kata Ketua Komisi lV DPRD kota Palembang Duta Wijaya Sakti usai Rapat Paripurna, Selasa (21/06/2022).
Menurutnya Rumah sakit swasta pada dasarnya DPRD memang tidak bisa memberikan pengawasan secara penuh akan tetapi RS Swasta tetap harus menerapkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jika melanggar undang-undang tentu ada sanksinya, namun tetap kembali pada si pekerja.
“Sesuai dengan undang-undang cipta kerja semuanya sudah diatur masa kerja, pemberhentian dan pesangon semuanya ada undang-undangnya,”kata Duta.
Jadi pada intinya tinggal di sesuaikan saja undang-undang yang harus dipakai. “Jadi sebenarnya undang-undang yang mana yang akan dipakai,”jelasnya.
“Kalau hanya mendengarkan sepihakkan susah, makanya akan dilakukan pemanggilan mudah-mudahan akan ada titik temunya,”harapnya.
