Barometer99- PALEMBANG,- Permendag nomor 33 tahun 2022 tentang pendistribusian Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) pembeliannya menggunakan KTP atau Aplikasi. Salah satu warga Dina (45) beralamat seputaran Dwikora Palembang yang sehari-harinya berdagang mengaku peraturan tersebut sangatlah merepotkan.
Padahal Kebijakan pemerintah tersebut sampai saat ini belum terealisasi di Sumsel.
“Alangkah repotnya nak beli minyak goreng pakai KTP, dan juga aplikasi, cobalah ada cara yang lebih mudah dari itu,”katanya saat di wawancarai belum lama ini.
Sementara Ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan terobosan agar minyak goreng curah tersebut tersampaikan tepat sasaran.
Berulang kali pemerintah mencari solusi agar Migor curah jatuh pada masyarakat yang tepat, kendati demikian justru para produsen nakal lebih pintar lagi dengan menimbun dan bermacam cara.
“Kita bicara tentang minyak goreng sudah berupaya yang awalnya subsidi ternyata ada penyimpanan, sekarang di atur dengan harga curah yang paling murah lebih pintar para produsen nya, minyak curah di branded dan segala macam,”kata Anita, di kantor DPRD Sumatera Selatan, Rabu (8/6/2022).
Nah dengan upaya pemerintah dengan membuat kebijakan baru diharapkan agar para Produsen nakal sulit untuk melakukan kecurangan dilapangan sehingga yang membeli minyak goreng curah tepat sasaran dan terpantau.
“Mungkin dengan upaya pembelian minyak goreng dengan KTP ini agar bisa termonitor, sebetulnya siapa saja sih yang menggunakan minyak goreng, apakah memang masyarakat yang tidak mampu ataukah tengkulak atau seperti apa,” paparnya.
Nah terobosan ini, mungkin untuk mengurangi para oknum nakal yang hanya memikirkan diri sendiri dan justru menyusahkan orang banyak dan menyalahkan Pemerintah.
“Nah ini saya rasa trobosan untuk bagaimana meminimalisir tengkulak-tengkilak yang akan memperkaya diri sendiri,”Ucap kader Partai berlambang Pohon Beringin ini.
Ketika disinggung soal penggunaan aplikasi,Dia katakan cara Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mengunakan digital karena saat ini di eranya digitalisasi.
“Tapi sekarang ini Era digital jadi kita mendorong UMKM berdigitalisasi pembayaran digital,”terangnya
Jadi masyarakat yang belum mengerti digital akan termotivasi untuk menggunakan digital,
“Program dengan digital jadi kalau itu bagaimana kita mendorong tugas dari dinas tehnis untuk melakukan pelatihan mendorong masyarakat yang belum melek tentang teknologi agar melakukan itu,”harapnya
