Lombok Timur, Barometer99.com – Melalui momentum Hari Nusantara, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersama para nelayan di Lombok Timur melakukan aksi unjuk rasa di Laut, Desa Pulau Maringkik, Senin (13/12).
Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi nelayan kecil dan tradisional.
“Kegiatan utamanya adalah penyampaian aspirasi nelayan kecil dan tradisional,” ujar Ketua DPD KNTI Lombok Timur, Dedy Sopian dalam press releasenya kepada awak media, Senin (13/12).
Dikatakan, Hari Nusantara momen yang sangat penting maknanya bagi nelayan untuk membangun Indonesia berbasis kelautan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Hari Nusantara sangat penting maknanya bagi nelayan, ini merupakan momentum untuk membangun pondasi pembangunan Indonesia berbasis kelautan yang mensejahterakan rakyat. Meneruskan mandat dari Dekrasi Djuanda yang menegaskan bahwa laut menyatukan Indonesia, mempertegas kedaulatan bangsa, serta memberi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Dedy.
Untuk memenuhi hak-hak nelayan yang harus dilakukan oleh pemerintah, pihaknya menyampaikan 5 tuntutan utama yaitu, pertama, pemenuhan akses dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPH Migas dan Pertamina harus segera mempercepat proses kemudahan akses, penyediaan infrastruktur SPBN, dan memastikan alokasi BBM bersubsidi yang mencukupi kebutuhan nelayan kecil dan tradisional.
“Untuk memperkuat hal ini, KNTI mendorong perubahan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta mendorong penggunaan Kartu KUSUKA sebagai alat untuk nelayan mengakses BBM Bersubsidi,” katanya.
Kedua, memperkuat skema perlindungan dan keselamatan nelayan akibat dampak perubahan iklim dan kecelakaan di laut.
Dedy mengungkapkan, bahwa Cuaca ekstrem dan ombak yang besar menyebabkan perahu nelayan kecil yang bersandar juga sering mengalami kerusakan, pun demikian dengan rumah-rumah nelayan di pesisir yang menjadi langganan terendam rob dan hantaman gelombang dan angin.
“Laporan dari anggota KNTI, rob yang menggenangi rumah nelayan dari tahun ketahun makin parah. Surutnya makin lama, frekuensinya makin sering begitupun ketinggian airnya makin tinggi. Alhasil aktivitas terganggu, selain itu nelayan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memperbaiki rumah dan kerusakan lainnya yang disebabkan oleh rob berkepanjangan,” jelas Dedy.
Kemudian tuntutan, ketiga, masih terjadinya tumpang tindih wilayah atau zonasi tangkap nelayan kecil, Zona Budidaya dan Perusahaan, bahkan masih maraknya beroperasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Keempat, pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat pengurusan surat-surat kapal, bila perlu pembuatan surat kapal di basis-basis Nelayan.
Selain itu, tuntutan Kelima, Nelayan harus selalu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan sehingga usulan Nelayan ditingkat bawah terjawab
“Hari Nusantara adalah momentum bagi Indonesia meneguhkan kembali cita-cita pendiri bangsa untuk menjadikan laut sebagai pemersatu dan Laut Sumber Kemakmuran Bersama. Sekaligus menjadi momentum untuk pemenuhan hak-hak nelayan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” jelas Dedy.
Selain di NTB, aksi ini digelar secara serentak di 8 provinsi dan 17 kabupaten/kota di Indonesia. (BM-01)
